> Skip to main content
Category

Indonesia

Melihat Uang Pajak Negara Disalahgunakan: Perempuan Menuntut Keadilan Pajak

By Indonesia

Korupsi dan penyalahgunaan jabatan telah mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan negara dan pemiskinan dari generasi ke generasi. Perempuan terus menghadapi ketimpangan gender dan ketimpangan ekonomi, dan diharuskan membayar pajak barang konsumsi sehingga semakin membebani kehidupan diri mereka dan keluarganya. Menurut rilisan pers BPS, jumlah penduduk miskin pada September 2022 meningkat menjadi 26,36 juta jiwa. Persentase perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada Maret 2022, persentase perempuan adalah 9,68%, sementara laki-laki 9,40%. Kemiskinan ini disebabkan oleh PHK, kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan pokok, dan ketidakadilan pajak.

Baca selengkapnya

Ina Na Marjuang

By End Inequalities, Global Inequalities, Indonesia

“Walaupun saya tidak punya keturunan, tapi darah saya harus saya perjuangkan. Ini tanah opung kami.”

Para perempuan Batak Toba maju di depan untuk mempertahankan tanah-tanah adat mereka. Perempuan tani dan para perempuan adat telah menjadi korban paling menderita akibat proyek pembangunan eksploitatif. Meski seringkali diabaikan, suara para perempuan adat yang menuntut keadilan akan terus lantang terdengar dari Tanah Toba.

Potret Perempuan dalam Ketidakadilan Gender dan Ekonomi di Indonesia: Prosiding Konsultasi di 10 Kota

By Indonesia

Penerbitan prosiding konsultasi di 10 kota Indonesia inimerupakan ruang yang disediakan untuk membantumenyuarakan persoalan ketimpangan gender dan ekonomiyang dihadapi terutama oleh perempuan di garis depanpersoalan ini, yaitu perempuan miskin.

Prosiding konsultasi di 10 kota ini memperlihatkan realitasperempuan dalam situasi kemiskinan, proses pemiskinandan ketidakadilan.
Selanjutnya, prosiding ini jugamenggambarkan pemahaman perempuan terhadappersoalannya dan analisis mereka terhadap persoalan yangdihadapi, yaitu kausalitas faktor-faktor kemiskinan,pemiskinan dan ketidakadilan dalam konteks jalinankekuasaan patriarki, globalisasi, mili tarisme danfundamentalisme.

Harapannya, melalui prosiding ini kita dapat melihat situa-si perempuan dari cara pandang mereka sendiri, memaha-mi persoalan mereka dan aspirasi perubahan yang merekainginkan, dan selanjutnya mengembangkan usaha bersa-ma untuk membantu mereka, keluarga dan komunitasnyamenghadapi situasi ketimpangan dan ketidakadilan yangmereka hadapi.

Versi flipbook online

Ewen Bawi Ji Bajuang

By Indonesia

“Aku melawan! Aku pegang sapu. Aku bilang, kalau Bapak tidak pulang saya akan teriak, Bapak ini maling.”

Perampasan lahan akibat berbagai proyek pembangunan telah membuat kehidupan para perempuan Dayak di Kalimantan Tengah terpuruk. Mereka mengalami pemiskinan, akibat hilangnya akses ke sumber daya alam dan akses ekonomi. Tidak hanya itu, perempuan juga menjadi korban kekerasan. Trauma tak membuat mereka mengurung diri, mereka bergerak dan menyuarakan ketidakadilan.

Suara Perempuan Adat Harusnya Ada dalam Semua Negosiasi W20 G20

By Campaign, Indonesia


Di luar W20 Summit, pada 20 Juli, para perempuan adat Toba dan sejumlah aktivis membentangkan spanduk raksasa bertuliskan “Perempuan Sumatera Utara Lawan Deforestasi” di danau Toba dan sejumlah poster aksi di atas kapal yang merupakan bentuk ekspresi keresahan atas pembahasan dalam pertemuan W20 yang tidak menyentuh persoalan ketidakadilan ekonomi yang dialami perempuan Indonesia, terutama perempuan adat. Pertemuan ini sesungguhnya digelar hanya untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan elit ekonomi dan politik tingkat negara, korporasi dan lembaga keuangan internasional, dan bukan membahas kepentingan rakyat sesungguhnya. 

Baca selengkapnya | Tonton videonya

Ketimpangan Ekonomi & Gender di Indonesai: Kajian Analisa Feminisme Ekonomi

By Indonesia

Berangkat dari hasil-hasil konsultasi di berbagai kotatersebut, kajian pustaka ini melihat definisi kemiskinandari berbagai perspektif, seperti dari pemerintah, lem-baga keuangan internasional, akademisi dan aktivisperempuan; menganalisis kausalitas (sebabakibat) situ-asi ketimpangan tersebut dari kerangka analisis feminis;dan menyorot program-program untuk mengentaskankemiskinan yang ternyata tidak menyentuh akar penye-bab kemiskinan itu sendiri. Banyak program bantuanmengentaskan kemiskinan lewat lembaga keuangan in-ternasional nyatanya memiliki agenda kepentingan eks-ploitasi sumber daya alam Indonesia dan menjamin pa-sokan ke pasar global.

Kajian pustaka mengenai ketimpangan gender danekonomi ini diharapkan dapat memicu narasi alternatifterhadap narasi arusutama mengenai pembangunandan pengentasan kemiskinan yang berlaku, dan memicugagasan-gagasan narasi yang lebih memihak kepadakepentingan rakyat, termasuk para perempuan.

Versi flipbook online

Hari Kartini 2022: Perekonomian Perempuan Bali Masih Terjepit dalam Himpitan Pandemi COVID-19

By Indonesia

Selama pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh negara di dunia, perekonomian pun ikut terpuruk, tak terkecuali sektor pariwisata. Pulau Bali sebagai destinasi wisata utama wisatawan mancanegara, sangat merasakan keterpurukan ekonomi tersebut. 

Pandemi COVID-19 mengakibatkan turunnya tingkat kunjungan wisatawan ke Bali yang tentunya berpengaruh pula pada pendapatan masyarakat, terutama para pekerja pariwisata. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, bahkan Bali pernah berada dalam posisi nol kunjungan wisatawan asing. Kondisi tersebut membuat para pekerja pariwisata yang jumlahnya sangat dominan, harus berjuang dan mencari cara untuk tetap bertahan dan memenuhi kelangsungan hidup keluarga. 

Hal serupa juga dirasakan perempuan Bali. Dalam kondisi yang sangat sulit ini, mereka harus ikut berjuang dan turut memikirkan perekonomian keluarga. Perempuan Bali menjalankan peran gandanya, selain memenuhi kewajiban domestik, juga mencari jalan untuk menambah pendapatan keluarga, baik dengan berjualan makanan, membuat kerajinan, bahkan mencoba hal-hal baru di luar kebiasaannya. 

Baca selengkapnya (Link 1) | Link 2

Cover image for the report on Indonesian Advocacy Case Studies (women protesting in solidarity, a large business suit and excavator in front of them)

Catatan Akhir Tahun Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan 2021: Geliat Perjuangan Perempuan Melawan Dominasi Kuasa Di Tengah Pemulihan Palsu Negara

By Indonesia

Setiap tahunnya, Solidaritas Perempuan berupaya merekam pengalaman dan situasi perempuan melalui Catatan tahunan Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan. Catahu ini dibuat bersama Komunitas SP, dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas untuk berbagai pihak yang tengah berupaya mendorong penegakan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan. Tidak hanya menyajikan berbagai persoalan, Catahu SP juga merekam
berbagai cerita perjuangan perempuan yang diharapkan dapat membagikan semangat dan harapan bagi setiap perjuangan yang saat ini terus konsisten digelorakan. Dalam merawat perlawanan terhadap ketidakadilan harapan menjadi penting, untuk
meneguhkan keyakinan bahwa merebut kedaulatan perempuan dan kedaulatan rakyat di tengah hegemoni patriarki dan korporasi adalah layak untuk diperjuangkan.

Cover image for the report on Indonesian Advocacy Case Studies (women protesting in solidarity, a large business suit and excavator in front of them)

Food estate = Tanam Paksa?

By Indonesia

Dari buku sekolah kita mengenal cultuurstelsel atau sistem tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda lewat Gubernur Jenderal van den Bosch. Hari ini, hampir 200 tahun setelah masa gelap itu, kita sepertinya bisa menyaksikan kembali di tanah Kalimantan lewat Food Estate yg merupakan Proyek Strategis Nasional di era pemerintahan Presiden Jokowi. Seperti yg disebut Sekjen KPA Dewi Sartika, “jika dianalisa, sistem FE sebenarnya serupa dengan sistem tanam paksa, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia telah kembali ke era kolonialisme.”