> Skip to main content

Ketimpangan di India

Bersama dengan negara lain, India telah berkomitmen untuk memerangi ketimpangan baik di dalam negaranya maupun antar negara sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 10). Di tingkat nasional, pemerintah mengintegrasikan SDGs ke dalam berbagai domain. Pemerintah mengembangkan serangkaian indikator nasional dengan tujuan mengatasi ketimpangan. Namun, tidak ada target nasional yang jelas untuk tingkat ketimpangan yang berusaha dicapai India pada tahun 2030, atau tolak ukur sebelum itu. Hal ini membuat sulit untuk menentukan apakah negara tersebut berada di jalur yang benar.

Jelas bahwa tantangan tetap ada. Menurut World Inequality Report, 10 persen orang terkaya di India berpenghasilan lebih dari 20 kali lipat dari 50 persen orang termiskin di negara tersebut. Sementara pendapatan nasional rata-rata per orang dewasa di India meningkat lebih dari tiga kali lipat antara tahun 1990 dan 2021, kesenjangan antara kaya dan miskin tidak berkurang pada periode ini, melainkan jadi jauh lebih besar. Kesenjangan kekayaan bahkan lebih signifikan. Oxfam melaporkan bahwa India saat ini memiliki lebih banyak miliarder daripada hampir semua negara yang ada di dunia – hanya dilampaui oleh China dan Amerika Serikat. Sembilan puluh depalan miliarder terkaya di India memiliki kekayaan yang senilai dengan 555 juta orang termiskin di negara itu.

End Inequalities in India
End Inequalities in India

Pendorong utama – diskriminasi berbasis kasta

Konstitusi India tahun 1950 menghapuskan praktik “untouchability” yang telah mengecualikan komunitas Dalit dari banyak hal dalam sistem masyarakat India. Konstitusi juga bertujuan untuk melindungi hak-hak dan meningkatkan kesempatan bagi Dalit, termasuk memberikan akses kesempatan untuk pendidikan dan pekerjaan. Perlindungan bagi Dalit semakin diperkuat pada tahun 1955, 1989 dan 2015, dengan undang-undang yang memberlakukan denda dan hukuman penjara bagi orang-orang yang dinyatakan bersalah atas praktik diskriminatif tertentu. Undang-undang ini bertujuan mencegah tindakan eksploitatif kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap komunitas Dalit. Terlepas dari semua ketentuan hukum tersebut, ada kesenjangan yang signifikan antara apa yang diabadikan dalam hukum dengan apa yang terjadi dalam praktik sehari-hati. Praktek ketidaktersentuhan atau untouchability dan kerja paksa yang eksploitatif masih menjadi masalah besar di India saat ini.

Tantangan diskriminasi berbasis kasta terkait erat dengan ketimpangan ekonomi, termasuk dalam bentuk kerugian ekonomi. Diskriminasi ini mengarah pada stratifikasi tenaga kerja di mana masyarakat Dalit diberikan pekerjaan yang dibayar rendah, merendahkan dan tidak bermartabat, dengan banyak hambatan untuk bisa meningkatkan status mereka. Norma berbasis kasta yang bertahan lama terkait dengan siapa yang dapat dinikahi, di mana seseorang dapat tinggal, dan dengan siapa seseorang dapat bersosialisasi, dikombinasikan dengan akses pendidikan yang tidak setara, praktik perekrutan yang diskriminatif, serta kekerasan dan hambatan langsung, membatasi mobilitas sosial. Akibatnya, ini adalah bentuk diskriminasi yang menyebabkan ketimpangan tetap langgeng dan menentukan siapa yang menempati lapisan masyarakat paling bawah.

Pendorong utama – diskriminasi berbasis gender

Kesetaraan gender diabadikan dalam konstitusi India, yang mencakup tindakan afirmatif untuk mengatasi kendala yang dihadapi perempuan di India. Selain itu, India berkomitmen pada SDG 5 untuk mencapai kesetaraan gender dan memiliki banyak rencana dan program untuk mendukung perempuan di dalam dunia kerja, meningkatkan layanan publik untuk mengurangi beban pekerja rumah tangga (PRT) perempuan, memperkuat perlindungan sosial yang responsif gender dan mencegah kekerasan terhadap perempuan.

Namun, jelas masih banyak yang harus dilakukan. Rata-rata pendapatan perempuan India seperlima dari pendapatan laki-laki, menempatkan India menjadi sepuluh negara dengan kesenjangan upah terburuk. Ketimpangan gender terkait dengan ketimpangan ekonomi dan dapat memperparah ketimpangan ekonomi. Ini termasuk akibat dari tradisi dan norma patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan secara ekonomi. Ketika perempuan diharapkan mengerjakan sebagian besar pekerjaan rumah tangga, hal itu juga berdampak pada akses mereka untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan kerja. Bagi perempuan Dalit, masalah diskriminasi berbasis kasta, diskriminasi gender, dan stigma yang melekat pada kemiskinan saling bersinggungan dan telah menciptakan tiga beban penindasan.

End Inequalities in India
End Inequalities in India

Pemulungan manual: kasus ketimpangan ekstrim

Ketimpangan ekonomi, diskriminasi berbasis kasta dan diskriminasi gender berbaur menciptakan bentuk diskriminasi yang sangat ekstrim dan mencolok dalam kasus safai karmacharis India (pemulung manual) yaitu orang-orang dari komunitas Dalit yang dipaksa untuk terlibat dalam pekerjaan yang merendahkan harkat martabat dan berbahaya. Mereka membersihkan kotoran dari jamban, selokan dan septik tank menggunakan tangan kosong.

Di India, melibatkan siapa pun untuk melakukan pekerjaan tersebut diatas dilarang oleh undang-undang, kembali ke pelarangan untouchability yang diperkenalkan pada tahun 1955. Hal ini diperkuat dengan undang-undang tambahan yang secara khusus berfokus pada penghentian pemulungan manual pada tahun 1993 dan 2013 , termasuk ketentuan yang dimaksudkan untuk membantu orang terlibat dalam pemulungan manual untuk bertransisi ke pekerjaan lain.

Namun demikian, program-program yang bermaksud untuk membantu proses rehabilitasi safai karmacharis belum sepenuhnya dilaksanakan. Hingga saat ini, diperkirakan ada 1,2 juta orang yang terus melakukan pekerjaan ini. Kebanyakan safai karmacharis dibayar sangat rendah untuk pekerjaan mereka, dan beberapa tidak dibayar sama sekali, atau dibayar dengan sisa makanan, akses untuk mencari rumput atau mengumpulkan kayu bakar, atau sumbangan dalam bentuk barang. Di daerah perkotaan, laki-laki safai karmachari yang bekerja sebagai pembersih selokan biasanya dipekerjakan sebagai buruh harian lepas, dengan jaminan kerja yang kecil. Mereka sering dibayar dengan tarif yang lebih rendah dari upah minimum resmi. Banyak yang terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhannya serta terlilit dalam hutang antar generasi.

Perubahan yang kita perlukan

Mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan menghapuskan pemulungan manual akan membutuhkan tindakan tambahan berikut.

segera hadir

segera hadir

segera hadir

segera hadir

segera hadir

segera hadir

segera hadir

segera hadir

segera hadir

segera hadir

segera hadir

segera hadir

segera hadir

segera hadir

segera hadir

segera hadir

End Inequalities in India

Mengambil tindakan

Organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam gerakan untuk memperjuangkan hak-hak Dalit dan orang-orang yang terlibat dalam pemulungan manual di India melakukan intervensi di berbagai tingkatan untuk memperbaiki situasi:

Pembangunan kapasitas dan mobilisasi

Kami mengatur, menginformasikan dan memperkuat kapasitas komunitas safai karmachari yang terdampat untuk dapat bersuara, mengklaim hak-haknya termasuk hak mereka atas kesetaraan dan martabat, dan melawan sistem yang menjaga ketidaksetaraan.

Advokasi di tingkat nasional dan negara

Kami bertemu langsung dengan pejabat tingkat nasional dan daerah dan anggota parlemen, menyampaikan memorandum tentang situasi orang yang terlibat dalam pemulungan manual, dan meminta para pejabat tersebut untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang masalah tersebut pada sesi sidang-sidang parlemen.

Penyadartahuan

Dari wawancara media hingga kampanye media sosial hingga teater jalanan dan pawai, kami memobilisasi komunitas yang terkena dampak dan membantu mereka menyampaikan pesan tentang situasi mereka kepada masyarakat umum.

Riset dan analisis

Kami mendokumentasikan realitas sehari-hari yang dialami oleh safai karmacharis dan para perempuan Dalit, dan mengembangkan publikasi dan sumber daya lain yang dapat digunakan untuk memajukan perjuangan mereka.

Pergerakan

Didalam projek ini, dua mitra yang bekerja untuk mengatasi ketimpangan yang berakar pada diskriminasi berbasis kasta di India adalah:

Safai Karmachari Andolan (SKA)

Sebagai sebuah gerakan yang menyatukan komunitas safai karmachari dari seluruh negeri, SKA diposisikan secara unik untuk mewakili keprihatinan masyarakat tersebut. Melalui peningkatan kapasitas, kampanye dan kerja-kerja advokasi, SKA membawa suara komunitas safai karmachari kepada para pengambil keputusan dan masyarakat luas.

National Campaign for Dalit Human Rights (NCDHR)

Sebagai bagian dari kerja untuk mengakhiri diskriminasi berbasis kasta di India, NCDHR memiliki unit khusus yang disebut Dalit Arthik Adhikar Andolan (DAAA), yang berfokus pada penanganan ketidakadilan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh Dalit dan Adivasis (masyarakat adat di India). Secara khusus, DAAA memantau dan menganalisis alokasi dan pengeluaran anggaran pemerintah yang ditujukan untuk hak-hak penduduk tersebut. Melalui peran keanggotaan dan kepemimpinannya dalam ADRF dan GFOD (lihat di bawah), NCDHR juga memusatkan perhatian pada masalah kasta di forum internasional.

Para mitra dalam proyek ini bekerja dalam jaringan yang lebih luas yang menyatukan berbagai suara OMS dalam perjuangan melawan diskriminasi berbasis kasta:

Menyatukan komunitas yang terdiskriminasi (termasuk Dalit) dari empat benua yang berbeda, jaringan global ini berusaha untuk memperhatikan masalah kasta sebagai hambatan utama pembangunan. Kelompok ini adalah salah satu pemangku kepentingan CSO resmi di Forum Politik Tingkat Tinggi PBB atau UN High Level Political Forum (HLPF) tentang tinjauan Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs.
Sebuah platform Dalit dan mereka yang bekerja dengan Dalit di Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka, jaringan ini berkomitmen untuk pemberdayaan dan emansipasi komunitas yang mengalami diskriminasi dan kekerasan berbasis kasta. Kelompok ini juga terlibat dengan Forum Regional Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP) tentang SDGs.