What difference can wealth taxes make for gender justice in Asia?
This briefing explains how wealth taxes can be used as a tool to fight inequalities and achieve gender justice aims and highlights the potential impact such measures would have by pointing to examples in India and Indonesia among other Asian countries.
Korupsi dan penyalahgunaan jabatan telah mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan negara dan pemiskinan dari generasi ke generasi. Perempuan terus menghadapi ketimpangan gender dan ketimpangan ekonomi, dan diharuskan membayar pajak barang konsumsi sehingga semakin membebani kehidupan diri mereka dan keluarganya. Menurut rilisan pers BPS, jumlah penduduk miskin pada September 2022 meningkat menjadi 26,36 juta jiwa. Persentase perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada Maret 2022, persentase perempuan adalah 9,68%, sementara laki-laki 9,40%. Kemiskinan ini disebabkan oleh PHK, kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan pokok, dan ketidakadilan pajak.
The Dalit and Adivasi Budget Analysis (DABA) provides a thorough analysis of the Union Budget and examines the budget allocation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. In 2023, the findings were particularly concerning and newsworthy, as numerous government schemes intended to support these groups have had reduced allocations, while many general schemes are counted as part of the budget for these groups, although they are not directly targeted to them.
Contrary to the commitment to end manual scavenging, no funds were allocated for the rehabilitation of manual scavengers under the self-employment scheme, the scholarship programme for children of people engaged in manual scavenging has been dropped, and the National Safai Karmachari Finance and Development Corporation received a negligible allocation.
On 20 January 2023, the Asian Peoples’ Movement on Debt and Development and its members participated in the Global Protest to Fight Inequality, an annual event initiated by the Fight Inequality Alliance.
APMDD members in India, Pakistan, Philippines and other parts of Asia staged actions and other activities to draw attention to the impacts of tax and other policies on inequalities everywhere, reiterate the call to “tax the rich,” and to amplify civil society demands for solutions to the multiple crises and policy reforms towards ending inequalities and building a genuine people’s recovery.
The protest featured initiatives by grassroots organisations – including street vendors and hawkers in India, farmers and fisherfolk in Pakistan, street vendors, agricultural workers, women in the informal economy and other sectors in the Philippines – are the results of capacity building, networking and strategising activities conducted in 2021 and 2022, including awareness-raising on wealth tax advocacy.
Click here to learn about the Global Protest to Fight Inequality 2022
Issued during the World Economic Forum’s Annual Meeting, the statement argues that if the world’s wealthiest figures in business and politics truly wish to solve the world’s most pressing issues, they would push for progressive tax schemes and the establishment of a UN Tax Body.
“Walaupun saya tidak punya keturunan, tapi darah saya harus saya perjuangkan. Ini tanah opung kami.”
Para perempuan Batak Toba maju di depan untuk mempertahankan tanah-tanah adat mereka. Perempuan tani dan para perempuan adat telah menjadi korban paling menderita akibat proyek pembangunan eksploitatif. Meski seringkali diabaikan, suara para perempuan adat yang menuntut keadilan akan terus lantang terdengar dari Tanah Toba.
This report, by the National Campaign on Dalit Human Rights provides insight into the lived realities and stories of women and girl sanitation workers in two states in India (Madhya Pradesh and Maharashtra). Their voices often go unheard and their lives made invisible due to the stigma attached to their work. Based on a combination of a literature review and focus group discussions with women and girl , the report helps the reader to understand the issues and challenges of daily life from their lens, and the hurdles they face in accessing their rights and entitlements. The report also provides an analysis of existing schemes and budget allocation for sanitation workers and the gaps that must be addressed by the government and society at large.
Penerbitan prosiding konsultasi di 10 kota Indonesia inimerupakan ruang yang disediakan untuk membantumenyuarakan persoalan ketimpangan gender dan ekonomiyang dihadapi terutama oleh perempuan di garis depanpersoalan ini, yaitu perempuan miskin.
Prosiding konsultasi di 10 kota ini memperlihatkan realitasperempuan dalam situasi kemiskinan, proses pemiskinandan ketidakadilan.
Selanjutnya, prosiding ini jugamenggambarkan pemahaman perempuan terhadappersoalannya dan analisis mereka terhadap persoalan yangdihadapi, yaitu kausalitas faktor-faktor kemiskinan,pemiskinan dan ketidakadilan dalam konteks jalinankekuasaan patriarki, globalisasi, mili tarisme danfundamentalisme.
Harapannya, melalui prosiding ini kita dapat melihat situa-si perempuan dari cara pandang mereka sendiri, memaha-mi persoalan mereka dan aspirasi perubahan yang merekainginkan, dan selanjutnya mengembangkan usaha bersa-ma untuk membantu mereka, keluarga dan komunitasnyamenghadapi situasi ketimpangan dan ketidakadilan yangmereka hadapi.
Versi flipbook online
“Aku melawan! Aku pegang sapu. Aku bilang, kalau Bapak tidak pulang saya akan teriak, Bapak ini maling.”
Perampasan lahan akibat berbagai proyek pembangunan telah membuat kehidupan para perempuan Dayak di Kalimantan Tengah terpuruk. Mereka mengalami pemiskinan, akibat hilangnya akses ke sumber daya alam dan akses ekonomi. Tidak hanya itu, perempuan juga menjadi korban kekerasan. Trauma tak membuat mereka mengurung diri, mereka bergerak dan menyuarakan ketidakadilan.
Gender Responsive Budgeting has emerged as critical tool for incorporating a gender perspective into India’s overall planning and budgeting. But are India’s budgets responsive to Dalit women’s needs? NCDHR analyses whether India’s budgets in 2019-2023 have been successful in reaching the most marginalised women after two decades of gender responsive budgeting. The report also proposes changes that the union government can make to make its gender responsive budgeting more inclusive of Dalit women.
