Side event to the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development, the webinar was organised by the Global Forum of Communities Discriminated on Work and Descent (GFoD) and Global Call to Action Against Poverty (GCAP). The event focused on the discussion on “Building forward better” around four interlinked themes – vaccines, hunger, debt and social protection, and livelihood while discussing it in context of the achievement of the SDGs, especially SDG 5 using the gender lens.
Side event to the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development (UN HLPF), this Communities Discriminated on Work & Descent (CDWD) People’s Assembly was facilitated by the Global Forum of Communities Discriminated on Work and Descent, with NCDHR’s leadership.
Participants discussed achievements and obstacles regarding the rights of communities discriminated by work and descent. The forum brought together 39 CDWD rights experts, activists, and other country representatives, and had four aims:
1) to recognise the numerical strength and geographical spread of CDWD communities and the gravity of the discrimination they face;
2) to assess the level of response from individual and collective States Parties in eradicating such discrimination and violence;
3) to explore how the CDWD communities can be formally brought within the ambit of the UN Charter Bodies; and
4) to explore ways and means of generating support from the Foreign Missions
During the webinar speakers discussed perspectives and demands of movements in the global South for debt cancelation and debt relief, as well as for tax justice to respond to multiple crises and rising inequalities, looking at both cases of national tax agendas and the global tax architecture.
Berangkat dari hasil-hasil konsultasi di berbagai kotatersebut, kajian pustaka ini melihat definisi kemiskinandari berbagai perspektif, seperti dari pemerintah, lem-baga keuangan internasional, akademisi dan aktivisperempuan; menganalisis kausalitas (sebabakibat) situ-asi ketimpangan tersebut dari kerangka analisis feminis;dan menyorot program-program untuk mengentaskankemiskinan yang ternyata tidak menyentuh akar penye-bab kemiskinan itu sendiri. Banyak program bantuanmengentaskan kemiskinan lewat lembaga keuangan in-ternasional nyatanya memiliki agenda kepentingan eks-ploitasi sumber daya alam Indonesia dan menjamin pa-sokan ke pasar global.
Kajian pustaka mengenai ketimpangan gender danekonomi ini diharapkan dapat memicu narasi alternatifterhadap narasi arusutama mengenai pembangunandan pengentasan kemiskinan yang berlaku, dan memicugagasan-gagasan narasi yang lebih memihak kepadakepentingan rakyat, termasuk para perempuan.
Currently, a third of the world’s countries are not at the table when global tax rules get decided. It’s time for the United Nations to take the lead, so all countries can participate on an equal footing.
Click here to learn more about the proposal for a UN Tax Convention.
Selama pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh negara di dunia, perekonomian pun ikut terpuruk, tak terkecuali sektor pariwisata. Pulau Bali sebagai destinasi wisata utama wisatawan mancanegara, sangat merasakan keterpurukan ekonomi tersebut.
Pandemi COVID-19 mengakibatkan turunnya tingkat kunjungan wisatawan ke Bali yang tentunya berpengaruh pula pada pendapatan masyarakat, terutama para pekerja pariwisata. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, bahkan Bali pernah berada dalam posisi nol kunjungan wisatawan asing. Kondisi tersebut membuat para pekerja pariwisata yang jumlahnya sangat dominan, harus berjuang dan mencari cara untuk tetap bertahan dan memenuhi kelangsungan hidup keluarga.
Hal serupa juga dirasakan perempuan Bali. Dalam kondisi yang sangat sulit ini, mereka harus ikut berjuang dan turut memikirkan perekonomian keluarga. Perempuan Bali menjalankan peran gandanya, selain memenuhi kewajiban domestik, juga mencari jalan untuk menambah pendapatan keluarga, baik dengan berjualan makanan, membuat kerajinan, bahkan mencoba hal-hal baru di luar kebiasaannya.
Baca selengkapnya (Link 1) | Link 2
Setiap tahunnya, Solidaritas Perempuan berupaya merekam pengalaman dan situasi perempuan melalui Catatan tahunan Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan. Catahu ini dibuat bersama Komunitas SP, dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas untuk berbagai pihak yang tengah berupaya mendorong penegakan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan. Tidak hanya menyajikan berbagai persoalan, Catahu SP juga merekam
berbagai cerita perjuangan perempuan yang diharapkan dapat membagikan semangat dan harapan bagi setiap perjuangan yang saat ini terus konsisten digelorakan. Dalam merawat perlawanan terhadap ketidakadilan harapan menjadi penting, untuk
meneguhkan keyakinan bahwa merebut kedaulatan perempuan dan kedaulatan rakyat di tengah hegemoni patriarki dan korporasi adalah layak untuk diperjuangkan.
The Asian Development Bank (ADB) launched the Asia Pacific Tax Hub on domestic resource mobilization and international tax cooperation in 2021. The stated objective under “international tax cooperation” is to promote tax initiatives of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), a club of mostly high-income countries.
This explicit design and rationale of the Asia Pacific Tax Hub is extremely concerning considering the long history of criticism by developing countries, including in Asia, of OECD tax standards being biased and unfair.
Several Asian countries are not part of these OECD forums. For instance, the ADB notes that 26 of the 46 ADB developing members are not part of the OECD BEPS Inclusive Framework. (BEPS stands for “base erosion and profit shifting.”)
Read the full opinion piece (via Asia Times)
Dari buku sekolah kita mengenal cultuurstelsel atau sistem tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda lewat Gubernur Jenderal van den Bosch. Hari ini, hampir 200 tahun setelah masa gelap itu, kita sepertinya bisa menyaksikan kembali di tanah Kalimantan lewat Food Estate yg merupakan Proyek Strategis Nasional di era pemerintahan Presiden Jokowi. Seperti yg disebut Sekjen KPA Dewi Sartika, “jika dianalisa, sistem FE sebenarnya serupa dengan sistem tanam paksa, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia telah kembali ke era kolonialisme.”
