> Skip to main content
Tag

Aksi!

Suara Perempuan Adat Harusnya Ada dalam Semua Negosiasi W20 G20

By Campaign, Indonesia


Di luar W20 Summit, pada 20 Juli, para perempuan adat Toba dan sejumlah aktivis membentangkan spanduk raksasa bertuliskan “Perempuan Sumatera Utara Lawan Deforestasi” di danau Toba dan sejumlah poster aksi di atas kapal yang merupakan bentuk ekspresi keresahan atas pembahasan dalam pertemuan W20 yang tidak menyentuh persoalan ketidakadilan ekonomi yang dialami perempuan Indonesia, terutama perempuan adat. Pertemuan ini sesungguhnya digelar hanya untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan elit ekonomi dan politik tingkat negara, korporasi dan lembaga keuangan internasional, dan bukan membahas kepentingan rakyat sesungguhnya. 

Baca selengkapnya | Tonton videonya

Ketimpangan Ekonomi & Gender di Indonesai: Kajian Analisa Feminisme Ekonomi

By Indonesia

Berangkat dari hasil-hasil konsultasi di berbagai kotatersebut, kajian pustaka ini melihat definisi kemiskinandari berbagai perspektif, seperti dari pemerintah, lem-baga keuangan internasional, akademisi dan aktivisperempuan; menganalisis kausalitas (sebabakibat) situ-asi ketimpangan tersebut dari kerangka analisis feminis;dan menyorot program-program untuk mengentaskankemiskinan yang ternyata tidak menyentuh akar penye-bab kemiskinan itu sendiri. Banyak program bantuanmengentaskan kemiskinan lewat lembaga keuangan in-ternasional nyatanya memiliki agenda kepentingan eks-ploitasi sumber daya alam Indonesia dan menjamin pa-sokan ke pasar global.

Kajian pustaka mengenai ketimpangan gender danekonomi ini diharapkan dapat memicu narasi alternatifterhadap narasi arusutama mengenai pembangunandan pengentasan kemiskinan yang berlaku, dan memicugagasan-gagasan narasi yang lebih memihak kepadakepentingan rakyat, termasuk para perempuan.

Versi flipbook online

Hari Kartini 2022: Perekonomian Perempuan Bali Masih Terjepit dalam Himpitan Pandemi COVID-19

By Indonesia

Selama pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh negara di dunia, perekonomian pun ikut terpuruk, tak terkecuali sektor pariwisata. Pulau Bali sebagai destinasi wisata utama wisatawan mancanegara, sangat merasakan keterpurukan ekonomi tersebut. 

Pandemi COVID-19 mengakibatkan turunnya tingkat kunjungan wisatawan ke Bali yang tentunya berpengaruh pula pada pendapatan masyarakat, terutama para pekerja pariwisata. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, bahkan Bali pernah berada dalam posisi nol kunjungan wisatawan asing. Kondisi tersebut membuat para pekerja pariwisata yang jumlahnya sangat dominan, harus berjuang dan mencari cara untuk tetap bertahan dan memenuhi kelangsungan hidup keluarga. 

Hal serupa juga dirasakan perempuan Bali. Dalam kondisi yang sangat sulit ini, mereka harus ikut berjuang dan turut memikirkan perekonomian keluarga. Perempuan Bali menjalankan peran gandanya, selain memenuhi kewajiban domestik, juga mencari jalan untuk menambah pendapatan keluarga, baik dengan berjualan makanan, membuat kerajinan, bahkan mencoba hal-hal baru di luar kebiasaannya. 

Baca selengkapnya (Link 1) | Link 2

Kisah Perempuan Nelayan Pesisir Makassar Perjuangkan Hak

By Indonesia

“Kalau tidak selesai sampai kiamat tidak berhenti,” jawab Bu Zainab saat kami tanya sampai kapan akan berjuang. Pertengahan tahun 2017, nelayan mulai dilarang melintasi, memasang jaring, serta melakukan aktivitas di lokasi yang diklaim oleh perusahaan PT. Pelindo IV untuk proyek pembangunan pelabuhan Makassar New Port. Akibatnya para nelayan tak lagi bisa menangkap kerang, tude, dan kanjappa di pesisir. Ketika Bu Zainab dan para perempuan pesisir dimiskinkan lewat kertas kebijakan dan lobi-lobi perusahaan, mereka menuntut hak, menyuarakan yang dirasakan, berjuang mendapatkan keadilan. Pertanyaannya, sampai kapan negara mau abai?

Women from all walks of life walk together and call out for change

By Campaign, Events, Global Inequalities, Indonesia

“Hopefully it [our calls for change] will contribute to the G20 agenda so that the impoverishment of Indonesian women can be addressed.” 

Indonesian women from various backgrounds – from farmers to street vendors to migrant workers – came together for a series of events in March 2022 to address the inequalities they face in their daily lives. After a series of consultations and a strategy meeting, a set of 9 demands was drawn up which represented the common priority concerns of these women. These demands were released during a press conference on International Women’s Day, and a demonstration on the beaches of Bali helped draw further attention to the demands.

As a result of these activities and the sense of solidarity and sisterhood established through the process, the women decided to form a network of women for gender and economic justice, dubbed “P23+ Network”. The network is committed to working together to pursue the nine demands formulated together.

Read more here.

Konferensi Pers – Hari Perempuan Internasional

By Events, Indonesia

Pada Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2022, Organisasi Aksi! untuk Keadilan Gender, Sosial dan Ekologi menuntut penghentikan proyek pembangunan dan iklim yang merusak lingkungan.

Dalam pernyataan bersama 22 organisasi dan perempuan komunitas dari 10 daerah di Indonesia, sejumlah tuntutan mereka yang disampaikan dalam jumpa pers di Bali adalah pertama, menuntut negara untuk menghentikan program dan atau proyek-proyek pembangunan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan hak asasi perempuan, merusak lingkungan hidup, dan mengeksploitasi sumber daya alam yang menggusur sumber kehidupan dan memiskinkan perempuan.

Kedua, mencabut UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang mempermudah negara dan atau perusahaan untuk melakukan perampasan lahan, pengerusakan lingkungan dan eksploitasi sumberdaya alam. Selain itu mengancam hidup dan sumber kehidupan perempuan, termasuk meningkatkan kriminalisasi bagi perempuan pembela HAM dan lingkungan.

Ketiga, menghentikan proyek-proyek respon perubahan iklim yang mengabaikan hak asasi manusia, mendahulukan proyek-proyek yang keberlanjutan lingkungan hidup, responsif gender, dan berpihak pada perempuan.

Keempat, menjamin pelibatan penuh perempuan dengan ragam identitas, di dalam setiap tahapan proses pengambilan kebijakan maupun persetujuan terhadap proyek atau program pembangunan.

Kelima, membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan Pembela HAM, serta menghentikan segala tindakan ancaman dan kriminalisasi terhadap perempuan pembela HAM dan lingkungan.

Keenam, menjamin perlindungan ekonomi perempuan, termasuk perempuan pekerja informal, dengan menyediakan jaminan akses ketersediaan fasilitas, akses izin usaha bagi perempuan miskin, dan akses modal dan pasar untuk memperkuat ekonomi perempuan.

Baca selengkapnya

Hari Perempuan Internasional “Perempuan Indonesia menuntut Keadilan Gender dan Keadilan Ekonomi”

By Indonesia

Selasa, 8 Maret 2022 bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, sebanyak 45 perempuan dari berbagai latar belakang di 10 wilayah/daerah di Indonesia yaitu Sumatera Utara, Bengkulu, Jakarta, Purwokerto-Jawa Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, dan Papua, melakukan Konsultasi Nasional untuk merumuskan agenda desakan perempuan atas situasi ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi yang dialami 320 perempuan dari perempuan petani, perempuan nelayan/pesisir, perempuan adat, perempuan miskin kota, perempuan pekerja informal, transpuan, perempuan disabilitas, perempuan penyintas bencana dan perempuan marginal lainnya.