Bahasa

Air adalah sumber daya alam yang terbatas dan barang publik yang fundamental bagi kehidupan dan kesehatan. HAM atas air merupakan jaminan untuk menjalani hidup sebagai manusia yang bermartabat. Hak atas air memberikan kekuasaan bagi setiap orang untuk mendapatkan air yang cukup/memadai, aman, dapat diakses secara fisik dan terjangkau untuk keperluan pribadi dan rumah tangga.

Ketentuan mengenai jaminan hak atas air bagi seluruh rakyat Indonesia ditegaskan dalam Pasal 33 ayat UUD NRI 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Perempuan dan alam adalah dua entitas yang memiliki keterhubungan holistik. Pengalaman empiris perempuan dalam pengelolaan sumberdaya air tidak semata memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan kesehatan reproduksi. Pengalaman empiris perempuan dalam pengelolaan sumber daya air dilakukan sebagai aksi dalam melestarikan lingkungan melalui pertanian tradisional, sumber pangan, kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan. Relasi holistik perempuan dan air juga dibutuhkan sebagai media budaya bagi masyarakat dan perempuan adat.

Namun, penghancuran lingkungan yang mengakibatkan pencemaran air, udara, tanah, sangat mempengaruhi kehidupan perempuan. Kompleksitas persoalan krisis air yang terjadi tidak terlepas dari skema kebijakan negara yang berorientasi pada investasi dibandingkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak warga negaranya atas air. Air dan sumber mata air hanya dilihat sebagai komoditas yang diprivatisasi pelayanannya, dimonopoli, ataupun dibiarkan rusak dan/atau tercemar akibat aktivitas industri, tambang atas nama investasi dan pembangunan. Hal ini turut diperparah oleh krisis iklim yang menghancurkan sumber mata air secara masif.

Tahun 2024, Solidaritas Perempuan merekam pengalaman perlawanan kolektif dan situasi berlapis perempuan dalam melawan pemiskinan struktural melalui catatan akhir tahun (catahu). Catahu direkam dan didokumentasikan bersama komunitas Solidaritas Perempuan sebagai upaya menyuarakan situasi dan ragam inisiatif gerakan feminis secara terus-menerus dan konsisten untuk mendorong pengakuan dan pemenuhan hak-hak perempuan.

Rekam jejak cerita perlawanan perempuan diharapkan dapat memupuk semangat solidaritas dalam mengobarkan perlawanan kolektif. Selain itu Catahu 2024 juga dapat berkontribusi sebagai dokumen strategis untuk mendukung kerja-kerja advokasi perserikatan solidaritas perempuan dalam mewujudkan hak asasi dan kedaulatan perempuan di berbagai ranah di tengah lapisan penindasan akibat paradigma kuasa ekonomi global dan sistem politik patriarki yang memiskinkan perempuan.

Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada perempuan di tingkat akar rumput yang hingga saat ini tetap konsisten berada di garis perlawanan. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, anggota, aktivis Perserikatan Solidaritas Perempuan yang terus menerus tanpa lelah merawat solidaritas dalam memperkuat dan memperluas gerakan politik feminis Perserikatan Solidaritas Perempuan.

Catahu ini merupakan bentuk penghormatan atas soliditas dan militansi semua pihak yang telah berkontribusi terhadap perlawanan tanpa batas. Kami berharap setiap pesan penting dalam semangat juang yang terekam dapat menjadi pemantik kobaran cahaya gerakan dalam perjuangan pembebasan perempuan.

Perempuan di Komunitas terus berhadapan dengan berbagai situasi ketidakadilan maupun penindasan yang terjadi dan melanggar hak-hak yang dijamin dalam berbagai norma hukum di tingkat nasional hingga internasional. Ancaman krisis pangan, perampasan tanah, penggusuran, akses terhadap obat, air bersih, kesehatan, pendidikan dan layanan esensial lainnya yang semakin sulit terjangkau adalah sedikit dari realitas yang harus dihadapi oleh perempuan di akar rumput. Realitas tersebut pada faktanya, bersumber dari sistem ekonomi politik global yang didominasi oleh kuasa dan kekuatan aktor-aktor tertentu. Sistem ekonomi yang diciptakan untuk melanggengkan dominasi kuasa dan modal yang pada akhirnya menjadikan perempuan semakin terpinggirkan dan kehilangan sumber kehidupannya.

Ideoogi yang digunakan selama berabad-abad untuk membenarkan akumulasi modal pada kehidupan hari ini melalui neoliberalisme, patriarki dan kolonialisme merupakan inti dari ancaman yang sistemik dan saling terkait sehingga perlu dilawan dan dibongkar. Solidaritas Perempuan sebagai organisasi feminis yang konsisten bekerja pada lintas isu dalam berbagai bentuk krisis, penindasan dan identitas, disadari betul bahwa hak asasi perempuan, keadilan gender, keadilan ekonomi dan keadilan iklim untuk semua orang tidak dapat tercapai tanpa perubahan sistemik. Selain itu, ‘pemulihan feminis’ dari krisis akibat pandemi COVID-19 tidak mungkin terjadi jika tidak dikaitkan dengan agenda keadilan ekonomi yang luas yang bertujuan untuk menciptakan dunia yang adil, setara, damai dan sehat untuk semua.

Buku ini menjadi sebuah dokumen pengetahuan organisasi mengenai sistem ekonomi politik global yang berpengaruh terhadap kehidupan perempuan di Komunitas. Seiring dengan perkembangan situasi ekonomi politik, dan pengetahuan, tentunya buku ini juga akan selalu berkembang.