This briefing was created by the CSO FfD Mechanism for activists and advocates who are interested in getting involved in or learning more about how global economic governance relates to different sectoral and/or local and national struggles in Asia – including feminist movements, food sovereignty and land rights movements, climate justice activists, youth and student movements, human rights advocates, and more.
What difference can wealth taxes make for gender justice in Asia?
This briefing explains how wealth taxes can be used as a tool to fight inequalities and achieve gender justice aims and highlights the potential impact such measures would have by pointing to examples in India and Indonesia among other Asian countries.
Korupsi dan penyalahgunaan jabatan telah mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan negara dan pemiskinan dari generasi ke generasi. Perempuan terus menghadapi ketimpangan gender dan ketimpangan ekonomi, dan diharuskan membayar pajak barang konsumsi sehingga semakin membebani kehidupan diri mereka dan keluarganya. Menurut rilisan pers BPS, jumlah penduduk miskin pada September 2022 meningkat menjadi 26,36 juta jiwa. Persentase perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada Maret 2022, persentase perempuan adalah 9,68%, sementara laki-laki 9,40%. Kemiskinan ini disebabkan oleh PHK, kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan pokok, dan ketidakadilan pajak.
“Walaupun saya tidak punya keturunan, tapi darah saya harus saya perjuangkan. Ini tanah opung kami.”
Para perempuan Batak Toba maju di depan untuk mempertahankan tanah-tanah adat mereka. Perempuan tani dan para perempuan adat telah menjadi korban paling menderita akibat proyek pembangunan eksploitatif. Meski seringkali diabaikan, suara para perempuan adat yang menuntut keadilan akan terus lantang terdengar dari Tanah Toba.
This report, by the National Campaign on Dalit Human Rights provides insight into the lived realities and stories of women and girl sanitation workers in two states in India (Madhya Pradesh and Maharashtra). Their voices often go unheard and their lives made invisible due to the stigma attached to their work. Based on a combination of a literature review and focus group discussions with women and girl , the report helps the reader to understand the issues and challenges of daily life from their lens, and the hurdles they face in accessing their rights and entitlements. The report also provides an analysis of existing schemes and budget allocation for sanitation workers and the gaps that must be addressed by the government and society at large.
Penerbitan prosiding konsultasi di 10 kota Indonesia inimerupakan ruang yang disediakan untuk membantumenyuarakan persoalan ketimpangan gender dan ekonomiyang dihadapi terutama oleh perempuan di garis depanpersoalan ini, yaitu perempuan miskin.
Prosiding konsultasi di 10 kota ini memperlihatkan realitasperempuan dalam situasi kemiskinan, proses pemiskinandan ketidakadilan.
Selanjutnya, prosiding ini jugamenggambarkan pemahaman perempuan terhadappersoalannya dan analisis mereka terhadap persoalan yangdihadapi, yaitu kausalitas faktor-faktor kemiskinan,pemiskinan dan ketidakadilan dalam konteks jalinankekuasaan patriarki, globalisasi, mili tarisme danfundamentalisme.
Harapannya, melalui prosiding ini kita dapat melihat situa-si perempuan dari cara pandang mereka sendiri, memaha-mi persoalan mereka dan aspirasi perubahan yang merekainginkan, dan selanjutnya mengembangkan usaha bersa-ma untuk membantu mereka, keluarga dan komunitasnyamenghadapi situasi ketimpangan dan ketidakadilan yangmereka hadapi.
Versi flipbook online
“Aku melawan! Aku pegang sapu. Aku bilang, kalau Bapak tidak pulang saya akan teriak, Bapak ini maling.”
Perampasan lahan akibat berbagai proyek pembangunan telah membuat kehidupan para perempuan Dayak di Kalimantan Tengah terpuruk. Mereka mengalami pemiskinan, akibat hilangnya akses ke sumber daya alam dan akses ekonomi. Tidak hanya itu, perempuan juga menjadi korban kekerasan. Trauma tak membuat mereka mengurung diri, mereka bergerak dan menyuarakan ketidakadilan.
Gender Responsive Budgeting has emerged as critical tool for incorporating a gender perspective into India’s overall planning and budgeting. But are India’s budgets responsive to Dalit women’s needs? NCDHR analyses whether India’s budgets in 2019-2023 have been successful in reaching the most marginalised women after two decades of gender responsive budgeting. The report also proposes changes that the union government can make to make its gender responsive budgeting more inclusive of Dalit women.
The undervaluation of care and care work is reflected in the gross imbalances and gaps in national budgets and lack of publicly funded care services, support systems for care workers, and physical and social infrastructures needed to reduce and redistribute care work. Care – caring for families, communities, and society as a whole – is an essential need and function of any society; it is not “just a woman’s responsibility,” but the collective responsibility of society.
The Asian Peoples’ Movement on Debt and Development (APMDD) advances a comprehensive agenda for tax and gender justice that takes into account the multiple and intersecting layers of discrimination that women in Asia face. The issue brief explains how burdensome Value-added tax (VAT), Goods and Services tax (GST) and Excise tax are to women and all unpaid care workers and has become imperative to advance our five (5) calls and demands.
Di luar W20 Summit, pada 20 Juli, para perempuan adat Toba dan sejumlah aktivis membentangkan spanduk raksasa bertuliskan “Perempuan Sumatera Utara Lawan Deforestasi” di danau Toba dan sejumlah poster aksi di atas kapal yang merupakan bentuk ekspresi keresahan atas pembahasan dalam pertemuan W20 yang tidak menyentuh persoalan ketidakadilan ekonomi yang dialami perempuan Indonesia, terutama perempuan adat. Pertemuan ini sesungguhnya digelar hanya untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan elit ekonomi dan politik tingkat negara, korporasi dan lembaga keuangan internasional, dan bukan membahas kepentingan rakyat sesungguhnya.
