> Skip to main content
Category

End Inequalities

Hari Kartini 2022: Perekonomian Perempuan Bali Masih Terjepit dalam Himpitan Pandemi COVID-19

By Indonesia

Selama pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh negara di dunia, perekonomian pun ikut terpuruk, tak terkecuali sektor pariwisata. Pulau Bali sebagai destinasi wisata utama wisatawan mancanegara, sangat merasakan keterpurukan ekonomi tersebut. 

Pandemi COVID-19 mengakibatkan turunnya tingkat kunjungan wisatawan ke Bali yang tentunya berpengaruh pula pada pendapatan masyarakat, terutama para pekerja pariwisata. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, bahkan Bali pernah berada dalam posisi nol kunjungan wisatawan asing. Kondisi tersebut membuat para pekerja pariwisata yang jumlahnya sangat dominan, harus berjuang dan mencari cara untuk tetap bertahan dan memenuhi kelangsungan hidup keluarga. 

Hal serupa juga dirasakan perempuan Bali. Dalam kondisi yang sangat sulit ini, mereka harus ikut berjuang dan turut memikirkan perekonomian keluarga. Perempuan Bali menjalankan peran gandanya, selain memenuhi kewajiban domestik, juga mencari jalan untuk menambah pendapatan keluarga, baik dengan berjualan makanan, membuat kerajinan, bahkan mencoba hal-hal baru di luar kebiasaannya. 

Baca selengkapnya (Link 1) | Link 2

Cover image for the report on Indonesian Advocacy Case Studies (women protesting in solidarity, a large business suit and excavator in front of them)

Catatan Akhir Tahun Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan 2021: Geliat Perjuangan Perempuan Melawan Dominasi Kuasa Di Tengah Pemulihan Palsu Negara

By Indonesia

Setiap tahunnya, Solidaritas Perempuan berupaya merekam pengalaman dan situasi perempuan melalui Catatan tahunan Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan. Catahu ini dibuat bersama Komunitas SP, dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas untuk berbagai pihak yang tengah berupaya mendorong penegakan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan. Tidak hanya menyajikan berbagai persoalan, Catahu SP juga merekam
berbagai cerita perjuangan perempuan yang diharapkan dapat membagikan semangat dan harapan bagi setiap perjuangan yang saat ini terus konsisten digelorakan. Dalam merawat perlawanan terhadap ketidakadilan harapan menjadi penting, untuk
meneguhkan keyakinan bahwa merebut kedaulatan perempuan dan kedaulatan rakyat di tengah hegemoni patriarki dan korporasi adalah layak untuk diperjuangkan.

Cover image for the report on Indonesian Advocacy Case Studies (women protesting in solidarity, a large business suit and excavator in front of them)

Asian Development Banks’s Asia Pacific Tax Hub a Trojan Horse

By Global Inequalities

The Asian Development Bank (ADB) launched the Asia Pacific Tax Hub on domestic resource mobilization and international tax cooperation in 2021. The stated objective under “international tax cooperation” is to promote tax initiatives of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), a club of mostly high-income countries.

This explicit design and rationale of the Asia Pacific Tax Hub is extremely concerning considering the long history of criticism by developing countries, including in Asia, of OECD tax standards being biased and unfair.

Several Asian countries are not part of these OECD forums. For instance, the ADB notes that 26 of the 46 ADB developing members are not part of the OECD BEPS Inclusive Framework. (BEPS stands for “base erosion and profit shifting.”)

Read the full opinion piece (via Asia Times)

Food estate = Tanam Paksa?

By Indonesia

Dari buku sekolah kita mengenal cultuurstelsel atau sistem tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda lewat Gubernur Jenderal van den Bosch. Hari ini, hampir 200 tahun setelah masa gelap itu, kita sepertinya bisa menyaksikan kembali di tanah Kalimantan lewat Food Estate yg merupakan Proyek Strategis Nasional di era pemerintahan Presiden Jokowi. Seperti yg disebut Sekjen KPA Dewi Sartika, “jika dianalisa, sistem FE sebenarnya serupa dengan sistem tanam paksa, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia telah kembali ke era kolonialisme.”

Kisah Perempuan Nelayan Pesisir Makassar Perjuangkan Hak

By Indonesia

“Kalau tidak selesai sampai kiamat tidak berhenti,” jawab Bu Zainab saat kami tanya sampai kapan akan berjuang. Pertengahan tahun 2017, nelayan mulai dilarang melintasi, memasang jaring, serta melakukan aktivitas di lokasi yang diklaim oleh perusahaan PT. Pelindo IV untuk proyek pembangunan pelabuhan Makassar New Port. Akibatnya para nelayan tak lagi bisa menangkap kerang, tude, dan kanjappa di pesisir. Ketika Bu Zainab dan para perempuan pesisir dimiskinkan lewat kertas kebijakan dan lobi-lobi perusahaan, mereka menuntut hak, menyuarakan yang dirasakan, berjuang mendapatkan keadilan. Pertanyaannya, sampai kapan negara mau abai?

Interview to Safai Karmachari Andolan’s director Bezwada Wilson

By India

On 30 March 2022, Safai Karmachari Andolan’s director Bezwada Wilson was interviewed by the Indian TV channel Mirror Now.

“People feel bad for few minutes and later everybody forgets and move on. We shouldn’t keep quite anymore.”
(Click here to watch the video)

“We have no idea whether to collect, manage or dispose the garbage. We are throwing sewage water everyday in Yamuna, without even treating it.”
(Click here to watch the video)

Women from all walks of life walk together and call out for change

By Campaign, Events, Global Inequalities, Indonesia

“Hopefully it [our calls for change] will contribute to the G20 agenda so that the impoverishment of Indonesian women can be addressed.” 

Indonesian women from various backgrounds – from farmers to street vendors to migrant workers – came together for a series of events in March 2022 to address the inequalities they face in their daily lives. After a series of consultations and a strategy meeting, a set of 9 demands was drawn up which represented the common priority concerns of these women. These demands were released during a press conference on International Women’s Day, and a demonstration on the beaches of Bali helped draw further attention to the demands.

As a result of these activities and the sense of solidarity and sisterhood established through the process, the women decided to form a network of women for gender and economic justice, dubbed “P23+ Network”. The network is committed to working together to pursue the nine demands formulated together.

Read more here.